​*Susi Pudjiastuti Bohongi Rakyat dan Nelayan, Ombudsman RI Nomor: 0006 / REK / 0201.2015 /PBP – 24 / VI / 2015 Meminta MenKKP Meninjau Ulang dan Gugurkan Permen-Permen Menindas Rakyat*

*By: Rusdianto Samawa, Divisi Advokasi Buruh Tani Nelayan MPM PP Muhammadiyah, Ketua Katam Indonesia – ABUTAN dan Direktur Eksekutif Global Base Review (GBR).*


Mercusuardaily24, Apa yang sudah dirasakan nelayan saat ini seharusnya tidak boleh terjadi. Karena, nelayan tradisional di Indonesia sejak dulu hingga sekarang dikenal memiliki kemampuan melaut yang baik dan sudah teruji. Namun, kemampuan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah.

Sampai sekarang ini tidak ada solusi apapun dari Pemerintah soal pelarangan Cantrang. Susi tetap kekeh pertahankan kebijakan yang buruk dan nelayan dibiarkan begitu saja. Padahal sudah jelas mereka kehilangan profesinya. Pemerintah harusnya bisa memahami kondisi tersebut. Namun, Susi Pudjiastuti seperti kepala batu, saran, nasehat maupun kritik hanya keluar masuk telinganya.

Menurut Dani Setiawan (2016) dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, kinerja sektor perikanan dan kelautan di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti dianggap baik. Tidak berarti menggambarkan kesejahteraan nelayan di Indonesia ikut meningkat. Terjadinya gap di sektor kelautan dan perikanan sekarang berdampak pada menurunnya efektivitas nelayan.

Menurut Dosen Oceanografi Insitut Pertanian Bogor Alan Koropitan (2016) katakan seharusnya tidak terjadi. Karena bagaimanapun, nelayan tradisional sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nelayan tradisional, mampu berlayar di lautan tanpa menggunakan kompas atau penunjuk arah seperti yang dimiliki kapal-kapal sekarang. Nelayan tradisional itu harus dipelihara dan diberi kesempatan untuk berkembang. Karena hanya mereka yang mengerti lautan Indonesia sebenarnya. Mereka akan fokus untuk menjaga ekosistem dan kekayaan hayati di dalamnya.

Menurut Ketua Umum KNTI Riza Damanik (2016), bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KKP saat ini merupakan tindak lanjut dari kinerja lama. Artinya tidak ada temuan baru dalam hasil akhir anev (analisis dan evaluasi). Selain itu kinerja penegakan hukum juga belum terhubung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kinerja ekonomi perikanan.

Penyebab semua itu adalah pada kebijakan KKP yang menerbitkan permen-permen amatiran. Harusnya Susi Pudjiastuti mencabut aturan permen KP No 2/2015. Setelah itu baru bisa KKP mengakukan persyaratan pembentukan perundang-undangan sesuai yang ditentukan, dan tentunya harus berunding bersama stakeholder serta pihak-pihak terkait. Setelah itu kemudian KKP menyusun peraturan baru yang sesuai dengan hajat hidup rakyat dan nelayan khususnya.
Setelah dirasa cukup matang dan bisa mensejahterakan nelayan. Sesuai dengan rekomendasi Ombidsman Republik Indonesia, maka KKP harus mengeluarkan peraturan baru lagi dengan mencantumkan waktu transisi (jeda) pemberlakuan dengan diserta pendampingan kepada para nelayan yang terdampak minimal 2 (dua) tahun.
Nah, kenyataannya KKP mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI dan memutarbalikan hasil rekom. Susi Pudjiastuti sering bilang kalau sudah memberi waktu transisi dua tahun (kalau dihitung dari awal penerapan permen tersebut yaitu Januari 2015). Namun, hal ini tidak pernah di lakukan jeda waktu oleh Susi, Permen tersebut terus di berlakukan tanpa ada sosialisasi dan pemantapan dilapangan.
Susi Pudjiastuti dianggap berbohong oleh nelayan karena tidak melaksakan rekomendasi Ombudsman RI untuk meninjau ulang semua permen KP yang Susi Pudjiastuti buat sendiri. Dan ini ber kali-kali disampaikan Susi Pudjiastuti sendiri di muka umum bahwa sudah mengikuti rekomendasi ORI. Tetapi nyatanya tidak sama sekali di laksanakan. Apabila Susi Pudjiastuti laksanakan rekom tersebut maka semua permen yang dia buat sudah gugur dan nelayan akan menemukan jalan kesejahteraanya.
Ini adalah kebohongan publik yang sangat jelas di lakukan Susi Pudjiastuti. Masyarakat umum hanya tahu bahwa Susi Pudjiastuti telah berbuat baik dengan mau mengikuti rekom ORI. Namun sekali lagi, bahwa Susi Pudjiastuti memang menteri bebal dan melanggar kedaulatan negara serta UUD 1945 Pasal 1, 2 dan 3 karena memang Permen KP No 2/2015 tidak dicabut sama sekali.
Bahkan Susi Pudjiastuti semakin menujukkan keblingernya dan bringasnya dengan Permen KP No 2/2015 itu diganti dengan Permen KP No 71/2016 yang lebih keras lagi terhadap rakyat.
Memang tidak ada suatu keharusan utk mengikuti rekomendasi ORI. Tapi secara moral pejabat menteri itu harus memberi contoh bahwa siapapun yang tidak mau mengikuti patut dipertanyakan maksud dan tujuannya. Keburukan Susi ini wajib diungkap ke publik.[]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s