​SUSI & AHOK CEKIK RAKYAT PULAU SERIBU, TOLAK REKLAMASI DAN PERMEN KKP YANG MEMISKINKAN

*Susi & Ahok*

Kedua insan manusia ini berada dalam jajaran pemerintahan rezim Jokowi – JK. Sepak terjang keduanya bisa dibilang represif meski ada sedikit perbedaan corak gaya leadershifnya.

Kalau Susi Pudjiastuti banyak rakyat bilang “tidak usah jilbab, biarkan bertato, seksi juga. Tetapi bekerja untuk rakyat”. Nah, hal ini harus di buktikan oleh rakyat apakah Saudari Susi Pudjiastuti menjadi menteri KKP sudah bagus atau belum. Nanti kita lihat dan evaluasi sendiri.

Yang berhak evaluasi Susi Pudjiastuti adalah para asosiasi nelayan, pengusaha merugi dan ibu-ibu rumah tangga yang kena dampak kebijakannya. Setelah itu baru Presiden Jokowi ambil tindakan pecat dan ganti sebagai menteri. Toh masalahnya sudah jelas dan tidak perlu di citrakan baik.
Mengapa? Lihat saja nelayan pulau Seribu akibat permen yang di keluarkan Susi Pudjiastuti soal pembatasan kapal muat untuk distribusi ikan keramba. Permen itulah yang memiskinkan nelayan, rakyat umumnya dan buruh tambang.

Dalam wawancara dengan Sugiharto (2017) di kepulauan seribu akibat adanya permen itu anak-anak kami sekolah terpaksa berlibur alias tidak sekolah dulu karena tidak bisa lagi menabung, bekerja bersihkan tali jaring tangkap ikan dan hasil mereka bekerja bersihkan tali tambang itu dalam hitungan swhari bisa mendapat penghasilan 50 ribu rupiah.
Anak-anak sekolah di Pulau Seribu tentu berharap penghasilan dari pembersihan tali tambang untuk sedikit membantu ekonomi mereka. Namun, setelah ada permen-permen yang di keluarkan Susi Pudjiastuti terpaksa mereka menjadi miskin dan beralih ke pekerjaan pengamen. 
Ini realitas terjadi berdasarkan pengaduan di terima oleh Katam Indonesia dan Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhamamdiyah di Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2017.
Apalagi di tambah dengan perusahaan dibawah ketiak pemerintah dan perpanjangan tangan penguasa melakukan tindakan serobot tanah yang sudah menjadi hak milik rakyat. Seenaknya saja mereka mengklaim miliknya. Lalu meminta agar di sahkan. Sungguh prihatih dengan kondisi mereka.
Berbeda dengan seorang Ahok, karakternya “Raja Penista” itu tidak lagi memiliki rasa malu. Bahkan urat malu sudah putus. Rakyat hanya di pandang rendah.
Bayangkan saja bagaimana nasib rakyat kepulauan Seribu dalam 10 – 20 tahun kedepan. Mungkin saja penghuni reklamasi nanti bukan juga rakyat biasa. Pasti manusia berkelas dan rakyat Kepualuan Seribu tidak bisa hidup di tataran kebutuhan tinggi seperti itu.
Reklamsi merupakan malapetaka bagi rakyat Kepulauan Seribu DKI Jakarta bahkan Indonesia. Betapa suramnya masa depan rakyat dengan adanya reklamasi. Lebih, ruginya lagi pulau-pulau reklamasi itu tidak bisa di jangkau oleh masyarakat. Yang bisa tempati pulau itu hanya manusia berduit setengah dewa.
Kedua orang ini sudah membuat rakyat Kepulauan Seribu menangis dan menelan pil pahit, sudah miskin tambah di miskinkan.
*Permen – Permen Penindas*
Di kepulauan seribu setelah kami wawancara beberapa Nelayan bahwa ada kesulitan pada distribusi ikan keramba maupun hasil tangkap karena KKP banyak menghambat proses perpanjangan ijin kapal dengan berbagai aturan syarat yang sangat diluar nalar keadilan dan syarat tersebut bagian dari cara menindas nelayan.
Nelayan di Kepulauan Seribu dan sekitarnya dari 10 orang nelayan yang di wawancara memberi keterangan bahwa persyaratan kapal distribusi ikan keramba dan hasil laut lainnya semakin banyak dan mengada-ada. Sebagai contoh diminta melampirkan surat pakta integritas yang ditandatangani pejabat TNI AL dan POLAIR. Proses penerbitannya juga sangat lambat dan berbelit-belit. Bahkan, ada indikasi korupsi atau pungutan liar pada proses pemberi ijin.
Merasa heran saja dengan pemerintahan Jokowi -JK, dulu jargonya merakyat, tapi gandenga Ahok yang suka menggusur. Sekarang jadikan Susi Pudjiastuti menteri KKP tapi penindas juga. Nyatanya dari permen – permen yang Susi Pudjiastuti terbitkan tidak membela rakyat dan nelayan. Jadi lengkap penderitaan rakyat baik di darat yang di gusur tanahnya oleh Ahok untuk rekalamsi maupu dilaut yang ditindas oleh Susi Pudjiastuti. Padahal pengurusan ijin kapal dan kebutuhan lainnya semasa pemerintahan SBY cuma membutuhkan waktu selama 14 hari selesai, kini harus tunggu 5 bulan hingga setahun.

Menurut nelayan Suhardi (2017) setelah di wawancarai, nelayan berasal dari Gili Rakit Sumbawa ini, bahwa syarat PNBP untuk perpanjangan kapal perikanan di masing-masing tempat dinaikkan hingga 10 kali lipat melalui PP 5/2015. Perahu nelayan 223 GT dipungut dimuka Rp 1.2 Milyar untuk perpanjangan ijinnya. Sementara di Sumbawa pemuatan kapal tidak sampai 223 GT dan ikan yang di tangkap pun kurang. Susi Pudjiastuti tidak peduli nelayan dapat ikan atau tidak.
Sehingga ada banyak total kapal yang perpanjang ijinnya. Tembus ada 120.000 kapal nelayan pribumi tidak diperpanjang ijinnya karena aturan pemerintah yang membunuh, Permen 02/2015, yang keluar tanpa melalui proses kajian (teknis, hukum, sosial, ekonomi), tanpa proses konsultasi publik dengan stakeholder, tanpa proses sinkronisasi aturan dan tanpa sosialisasi, sebagaimana diatur dalam UU No 12/2011 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No 30 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
Kecurigaan nelayan Indonesia bahwa Susi Pudjiastuti telah bekerjasama dengan LSM Asing yang siap melakukan apa saja di laut Indonesia. Bahkan, Susi Pudjiastuti berani melawan hasil rekomendasi Ombudsman RI untuk mencabut Permen KP No. 02/2015 untuk diabaikan, menteri KKP sangat membangkang dari aturan rekomendasi ORI.
Kapal nelayan ex import, yang sudah lulus analisa dan evaluasi tim KKP, juga tidak diperpanjang ijinnya. Kapal angkut yang berfungsi menjaga kualistas ikan dan mengefisienkan operasi kapal tangkap dilarang beroperasi, Permen KP no 57/2014. Dimana letak keadilan bagi rakyat/nelayan?.
Pembudidaya ikan kerapu dipersulit menjual ikan hasil budidayanya melalui Permen No. 32/2016, yang membatasi akses kapal buyer dari luar negeri untuk berbelanja ikan kerapu. Aturan ini dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah direvisi hingga 5 kali. Permen-permen KKP yang lainnya juga berubah – ubah terus, sehingga tidak ada kepastian hukum untuk berusaha.
Begitu juga dengan pembudidaya kepiting dan lobster dimatikan melalui Permen KP No. 01/2015 yang melarang penangkapan benih kepiting dan lobster. 
Permen-permen menteri Susi Pudjiastuti dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah direvisi berulang kali dan tidak juga memperbaiki keadaan, karena tidak dikerjakan secara profesional sebagaimana diatur dalam UU No 12/2011 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No 30 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengamanatkan harus ada proses kajian (teknis, sosial, ekonomi, hukum), konsultasi publik/stakeholder, sinkronisasi peraturan dan sosialisasi.
Menteri Susi dalam menjalankan tugasnya tidak mengedepankan proses partisipatory dari stakeholder.[]
Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua KATAM Indonesia dan Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s